‘Setengah Hati’ Jokowi Tangani Kasus Obesitas

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo () sudah berjalan selama sembilan tahun. Namun, pada satu tahun terakhir masa jabatannya, pemerintah masih punya pekerjaan rumah (PR) di area dalam berbagai permasalahan, salah satunya penanganan .

Pada Juli lalu, Kementerian Kesehatan melaporkan kasus obesitas pada Indonesia meningkat signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari 10,5 persen pada 2007 menjadi 21,8 persen pada 2018.

Bappenas juga mengungkapkan kesulitan obesitas masuk ke dalam 10 indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 yang dimaksud berisiko bukan tercapai.

Hal ini tentu jadi catatan tersendiri mengenai keseriusan kemudian upaya pemerintah dalam mengentaskan hambatan obesitas.

Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) sekaligus Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Narila Mutia Nasir menilai, sebenarnya pemerintah bukannya tak ada melakukan upaya apa pun untuk menangani obesitas. Hanya saja, upaya pemerintah saat ini masih belum dapat belaka dikatakan optimal juga maksimal.

Narila menyebutkan ada beberapa total program pemerintah dalam pencegahan obesitas seperti Gerakan Nusantara Tanpa Obesitas (Gentas), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Peraturan Menteri tentang kandungan gula garam lemak pada produk-produk pangan olahan serta siap saji, juga Isi Piringku.

“Masalahnya adalah bagaimana implementasi dalam tempat lapangan. Konsepnya, sih, sudah bagus. Tapi memang terutama berkaitan dengan aturan harus dilihat bagaimana dipatuhinya,” kata Narila Mutia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/10).

Oleh dikarenakan itu, kata dia, pemerintah harus melakukan evaluasi demi menekan laju pertambahan nomor obesitas. Hal ini mengacu pada peningkatan bilangan bulat kasus obesitas pada sepuluhan tahun terakhir.

Bicara tentang pencegahan kemudian penanganan obesitas, Indonesia sepertinya perlu belajar dari negara-negara lain dalam dunia. Mengacu data UNICEF, sudah ada 40 negara yang dimaksud digunakan menerapkan cukai untuk minuman berpemanis.

Lima di dalam area antaranya adalah Amerika Serikat, Thailand, Afrika Selatan, Meksiko, juga Inggris yang mana digunakan sudah menetapkan cukai untuk minuman berpemanis. Sementara jika dibandingkan negara-negara tersebut, Indonesia baru akan memberlakukannya pada 2024 mendatang.

Ilustrasi. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk menangani obesitas. (Istockphoto/monticelllo)

Di negara seperti Australia, Prancis, Norwegia, Chile, juga Jepang juga sudah miliki aturan ketat mengenai pembatasan pelanggan junk food demi melindungi anak-anak dari risiko obesitas. Jepang bahkan menerapkan sesi edukasi makan sehat sejak dini di dalam dalam tiap sekolah yang mana mana disebut Shokuiku.

Langkah-langkah itu pun diamini Narila. Menurut dia, Indonesia juga perlu melakukan langkah-langkah hal hal tersebut sebagai upaya lebih tinggi besar masif dalam menangani persoalan obesitas yang mana mana kian memprihatinkan, terutama yang digunakan terkait dengan aturan pembatasan makanan kemudian minuman manis, baik kemasan maupun siap saji yang tersebut digunakan dijual pada kedai.

Apalagi, ia menyoroti tren konsumsi makanan kemudian minuman manis yang hal itu meningkat seiring menjamurnya gerai food and beverages, seperti es boba.

“Jadi kita harus memikirkan bagaimana aturan itu harus juga berjalan strict, ya. Pengawasannya, monitoring itu yang tersebut dimaksud paling penting sebenarnya. Jangankan makanan kemasan, yang digunakan mana enggak kemasan juga bagaimana pengawasannya, masih jauh. Jadi PR-nya banyak, sih, mau bicara mengatasi obesitas itu sendiri,” papar Narila.

Pemerintah sendiri sudah dijalankan berupaya untuk menekan nomor kasus obesitas menjadi 3 persen pada 2030 mendatang berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Karena itu, edukasi pada tingkat rakyat harus diimplementasikan secara masif,” ujar Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono dalam sebuah kesempatan, Juli lalu.

Salah satu yang dimaksud dimaksud saat ini tengah digodok pemerintah dalam menekan bilangan obesitas adalah ketentuan pajak makanan juga minuman yang mana dimaksud mengandung material olahan gula, garam, lemak melebihi ambang batas.

“Itu adalah satu perniagaan pemerintah yang digunakan dimaksud digunakan untuk menekan nomor obesitas guna mencapai hitungan SDGs 3 persen dalam tahun 2030,” tambah Dante.

Dante juga menyoroti pengawasan terhadap jajanan anak di area tempat sekolah yang mana berdampak pada peningkatan obesitas anak. Ia mengakui bahwa sektor hal hal tersebut masih belum mendapat perhatian penting dari pemerintah dalam hal registrasi item perniagaan kecil kemudian menengah.

“Ini memang sektor yang digunakan digunakan kadang tiada tersentuh oleh pemerintah,” ujar Dante.

Selain itu, Kemenkes juga pada saat ini tengah menyiapkan sarana prasarana untuk deteksi dini pengukuran tinggi lalu juga berat badan, pengecekan gula darah, juga tekanan darah hingga skrining kanker secara gratis di area area Puskesmas.